Tahun Anggaran 2006, Pemkab.Jayawijaya menerima Dana Bantuan Keuangan dari Biro Keuangan Provinsi Papua berdasarkan SPM No.2371/BT/2006 tanggal 4September 2006 dan No.5116/BT/2006 tanggal 28 Desember 2006 untuk menunjang operasional RSUD Wamena Kab. Jayawijaya sebesar Rp3.000.000.000,00.

Bantuan keuangan tersebut ditransfer ke rekening tabungan BPD Papua No. Rekening 700.18.90.00-43245.2 yang bukan merupakan Rekening Kas Daerah melainkan atas nama Dr. Viviana MP dan Helena Tabun (kepala RSUD Wamena dan Bendahara RSUD Wamena).

Pemeriksaan lebih lanjut atas penggunaan dana bantuan tersebut menunjukkan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan seluruh kegiatan dari dana bantuan program ini tidak didasari dengan administrasi pengelolaan keuangan yang tertib, seperti tidak ada Kontrak, Surat Perintah Kerja, dan proses lelang.

2. Sampai pemeriksaan ini berakhir, tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dilaksanakan. Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang belum terealisasi, yaitu Pengadaan obat-obatan sebesar Rp1.000.000.000,00, Biaya studi Drainase sebesar Rp50.000.000,00 dan pengadaan mesin pembakaran sampah/insenerator sebesar Rp330.000.000,00.

Dana kegiatan Biaya obat-obatan sebesar Rp1.000.000.000,00 disetor oleh Dr.

Viviana MP dan Helena Tabuni kepada Alex Wanggai dengan No RC10018100074613.3 pada BPD Papua pada tanggal 7 September 2006. Dana kegiatan Biaya studi Drainase sebesar Rp50.000.000,00 dan Pengadaan mesin pembakaran sampah/Insenerator sebesar Rp330.000.000,00 disetor oleh Dr. Viviana MP dan Helena Tabuni kepada Alex Wanggai dengan No RC.100 181000755936 pada BPD Papua pada tanggal 13 Februari 2007.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 30 ayat (3) yang menyatakan kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/ unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraaan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Hal tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp1.380.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan karena Kepala RSUD Wamena tidak melakukan pembayaran berdasarkan pada hasil pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.