Jakarta. Kegiatan sosialisasi merupakan bentuk kegiatan yang diperlukan olehvPemerintah DKI Jakarta sebagai media untuk penyampaian informasi serta sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan maupun peraturan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setiap tahunnya dalam APBD berbagai kegiatan sosialisasi dilakukan oleh seluruh jajaran SKPD yang ada baik ditingkatan provinsi maupun kota/kabupaten administrasi, dengan harapan agar citra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dapat semakin menjadi positif dan baik dimata publik.

Salah satu bentuk media sosialisasi dan interaksi antara Pemprov. DKI Jakarta, para anggota legislative dan masyarakat adalah melalui media radio baik dengan penayangan iklan layanan masyarakat maupun talkshow interaktif. Konsep kegiatan tersebut sangat baik apabila kegiatan talkshow yang ada benar-benar terencana, terarah target dan hasil yang akan dicapai. Sebagai contoh pada APBD Prov. DKI Jakarta Tahun 2009 saja teranggarkan + 18,9 Milyar untuk proyek-proyek sosialisasi dalam bentuk talkshow interaktif yang menggunakan radio yang dikelola oleh 33 unit SKPD tingkat Provinsi hingga Kota/kabupaten administrasi. Tapi bagaimana hasil dan pertanggungjawabannya ?

Menurut Ir. Agus A. Chairudin - Direktur Eksekutif INFRA Jakarta (Indonesia For Transparency & Accountability) hal tersebut merupakan sebuah bentuk pemborosan APBD. Anggaran talkshow tersebut terlalu banyak di mark up dan kemudian dikorupsi, bayangkan dengan anggaran + 18,9 Milyar bagaimana hasilnya ? Hal ini harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada terlaksananya kegiatan tersebut tapi juga harus dilakukan audit. Biaya perkali pelaksanaan talkshow radio paling-paling maksimum hanya menghabiskan dana setinggi-tingginya 15 juta saja, itupun sudah termasuk honor-honor panitia, laporan dan lain-lain, contoh pada SKPD Sekretariat DPRD ada anggaran talk show untuk 1 kegiatan senilai Rp. 4 Milyar dan Talk Show  Jakarta Punya Kite senilai Rp. 5 Milyar. Selain itu pada SKPD Dinas Sosial juga terdapat kegiatan talk show tentang anak senilai Rp. 1 Milyar. Contoh kegiatan tersebut diatas sangat diragukan bentuk pelaksanaan kegiatannya, hasil serta outcome-nya untuk dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.? tegas Ir. Agus A. Chairudin.

Berdasarkan hasil survey kepada radio-radio yang ada di Jakarta dari radio yang paling ekslusif hingga radio dengan segmentasi masyarakat bawah memberikan range harga antara Rp. 2 juta s/d Rp. 10 juta untuk jenis penyiaran informasi dalam bentuk talkshow interaktif yang bukan berjenis promosi produk yang bersifat komersil.

Tim kami sebenarnya sudah lama mendapatkan temuan ini, dari tahun ke tahun kami memantau perkembangan kegiatan seperti ini dalam penganggarannya di APBD. Untuk sebuah pelaksanaan talkshow di radio hanya ada 5 komponen utama yaitu biaya persiapan, biaya blocking air time, biaya honor narasumber, biaya dokumentasi, biaya penyusunan dan penggandaan laporan. Seharusnya dengan biaya + 18,9 Milyar kegiatan talkshow di radio bisa diselenggarakan sebanyak + 1.264 kali kegiatan dengan asumsi per-kegiatan adalah Rp. 15 juta. Artinya dalam waktu 1 tahun yaitu 365 hari,,seharusnya talkshownya bisa dilakukan tiap hari dengan minimum dilakukan 3 kali penyelenggaraan talkshow dan hal ini-pun sudah bisa memberikan keuntungan yang cukup kepada pelaksana? jelas Ir. Agus A. Chairudin.

Hasil pemeriksaannya BPK terhadap penyerapan anggaran tahun 2008 dan sebelumnya wajib dipertanyakan, oleh karenanya kami akan mendesak kepada KPK untuk segera mengusut indikasi korupsi terhadap anggaran-anggaran talkshow yang dilakukan secara keseluruhan di 33 unit SKPD yang ada untuk tahun 2009 ini. Ini menunjukan kelemahan system pengawasan dan control yang dilakukan, dan Dewan periode 2004 - 2009 terlihat sangat lemah dalam fungsi control. Padahal tidak sedikit dari mereka yang terlibat jadi pembicara dalam talkshow-talkshow yang dilakukan. Kalaupun Anggota Dewannya lemah seharusnya para staff ahli komisi bisa memberikan masukan yang tepat, atau memang secara keseluruhan baik perangkat eksekutif maupun legislative perlu kembali dipertanyakan kompetensinya.? Tegas Ir. Agus A. Chairudin.