JARINGAN PENGAWAS DAN PENCEGAHAN KORUPSI (JPPK)

Sekretariat : Wonokromo Pasar I/8   Surabaya

Phone (62-31) 78117170,91085378,081931015765   Fax. (62-31) 91085378

Email:jppkindonesia@yahoo.com

Nomor :03/JPPK/ext./III/2009                                                                                                                       Surabaya, 23 Maret 2009

Lampiran:-

Perihal: Informasi Pengadaan Alat Kelengkapan KPPS (Alat Tulis Kantor) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 Yang diduga Dapat menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp.2.412.140.000 (dua miliar empat ratus dua belas juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Kepada yang Terhormat

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Salam Hormat,

Dalam rangka partisipasi masyarakat untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme kami dari Jaringan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi (JPPK) menyampaikan informasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tentang ? Pengadaan Alat Kelengkapan KPPS (Alat Tulis Kantor) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 Yang diduga Dapat menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp2.412.140.000 (dua miliar empat ratus dua belas juta seratus empat puluh ribu rupiah)?.

Nama Pekerjaan :Pengadaan Alat Kelengkapan KPPS (Alat Tulis Kantor)

Pejabat Pembuat Komitmen:Ir . Kamal Kombang G. MM

Pagu/Anggaran:Rp. 12.095.720.000

Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 8.318.719.000

Pemenang Lelang: PT Puspa Alam

Nilai Kontrak: Rp.5.865.736.000

Evaluasi Penawaran:Sistem gugur

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan KPU No. 24 Tahun 2008 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD TA 2009,  bahwa Alat Kelengkapan KPPS adalah termasuk kebutuhan KPU Propinsi yang harus ditenderkan/dilelangkan dengan nomor pengumuman 012/Kpu-Jtm/PPBJ/I/2009 tanggal 3 Februari 2009.

Berdasarkan daftar hadir peserta lelang, ada 25 peserta lelang yang mengikuti Aanwijzing pekerjaan kelengkapan KPPS (30 Januari 2009). Dan pada akhir proses lelang, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan dan mengesahkan PT Puspa Alam sebagai

Pemenang Lelang dengan Nilai Kontrak Rp.5.865.736.000.

Evaluasi penawaran yang digunakan dalam lelang tersebut adalah sistem gugur. Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk hampir seluruh pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dan urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut :

1)  Evaluasi Administrasi.

a.  Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran;

b.  Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);

c. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

2)  Evaluasi Teknis

1)  Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi;

2)  Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan criteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);

3) Hasil evaluasi teknis adalah: memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur).

3) Evaluasi Harga

a. Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

b. Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang.

Berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran dan koreksi aritmatik, dilakukanlah rangking yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah, adalah sebagai berikut:  

Urutan          Peserta Lelang                 Harga Penawaran   (Rp)

I                   CV Andika Sakti               3.453.596.000

II                   PT Teduh Karya Utama    4.459.741.000

III                  PT Puspa Alam                 5.865.736.000

IV                 PT Sekar Wijaya               5.865.736.000

V                  CV Fajar Jaya                  6.092.224.000

VI                 PT Caraka Jaya Sentosa6.655.014.000

VII                CV Muqoddimah Jaya      7.582.619.000

VIII                CV Raih Sakti Perkasa     7.716.193.000

IX                 CV Karya Bakti Utama     7.822.619.000

X                  CV Mitra Abadi                 7.828.825.000

XI                 CV PB Sudirman              8.112.248.000

XII                 CV Sembilan Pandu Perkasa8.156.998.000

XIII                CV Media Aksa                8.313.022.000

Karena metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur, seharusnya PPK menetapkan dan mengesahkan CV Andika Sakti sebagai pemenang lelang. Namun dalam kenyataannya, PPK menetapkan dan mengesahkan PT Puspa Alam dengan penawaran Rp. 5.865.736.000.

Menurut pendapat kami, putusan ini banyak mengandung kejanggalan, antara lain:

1.    Harga penawaran PT Sekar Wijaya sama dengan dengan PT Puspa Alam.  Artinya, PT Sekar Wijaya juga berhak menjadi calon pemenang lelang. Berdasarkan Lampiran II Bab II A, 1, i. 3) Keppres No. 80 Tahun 2003, dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia/pejabat pengadaan meneliti kembali data kualfikasi peserta yang bersangkutan, dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara.

2.    Jika penawaran harga CV Andika Sakti dianggap terlalu rendah, dan berdasarkan ketentuan Lampiran II Bab II A, 1, f. 13), b) Keppres No. 80 Tahun 2003, PPK harus melakukan klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah. Apabila dari hasil klarifikasi terbukti dinilai harganya terlampau rendah, dan peserta lelang tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka peserta lelang tersebut harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya  persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS, bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang. Dalam hal peserta lelang yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk negara, sedangkan penyedia barang/jasa itu sendiri, di black list  (didaftar hitamkan) selama 1 (satu) tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah. Jika berdasarkan prosedur CV Andika Sakti ternyata sanggup menaikkan jaminan pelaksanaannya maka tidak ada alasan PPK menetapkan dan mengesahkan PT Puspa Alam sebagai pemenang lelang.

3.    Jika CV Andika Sakti tidak sanggup menaikan jaminan pelaksanaannya maka PPK seharusnya menetapkan PT Teduh Karya Utama (harga penawaran Rp. 4.459.741.000) sebagai calon pemenang lelang dan pemenang cadangannya adalah PT Puspa Alam. Pertanyaannya, mengapa PPK tidak menetapkan PT Teduh Karya Utama sebagai calon pemenang lelang? Sepanjang yang kami ketahui, PT Teduh Karya Utama banyak melakukukan aktivitasnya di bidang jasa kontruksi. Dan yang kami ketahui, alasan inilah yang digunakan PPK untuk tidak menetapkan PT Teduh Karya Utama sebagai calon pemenang lelang karena PT Teduh Karya Utama selama ini melakukan aktivitasnya di bidang jasa kontruksi.  Pengadaan alat tulis kantor adalah sub bidang pekerjaan yang sifatnya umum.  Ada sub bidang pekerjaan yang sifatnya khusus seperti obat-obatan, alat kesehatan, jasa kontruksi, atau kelistrikan.

Jadi, putusan PPK menetapkan dan mengesahkan PT Puspa Alam sebagai calon pemenang lelang, diduga dapat menimbulkan potensi kerugian negara antara Rp. 1.405.995.000 - Rp. 2.412.140.000.

Demikian laporan informasi yang dapat kami sampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan perhatian serta tindak lanjutnya kami harapkan.

Koordinator Badan Pekerja

E. Purwadi, SH

081703125119

Tembusan:

1.      Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

2.      Assintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

3.      Pimpinan Media Cetak dan Elektronik

4.      Arsip

CATATAN :

Menurut Data yang masuk pada saya sbb:

Alasan PPK KPU Jatim untuk menggugurkan CV Andhika Sakti adalah :

1. Surat Dukungan dari Pabrikan (Produsen) tidak di Stempel Perusahaan.

2. Dokumen Pajak Tidak Benar

3. Dalam Verifikasi Faktual ke Lapangan CV Andhika Sakti yang beralamat di Jalan Jemursari 203 Blok C 15 Surabaya Tidak ada dan atau dianggap kantornya fiktif

4. Penawaran Harga Tidak Layak

Data dari CV Andhika Sakti dari hasil investigasi yang tertutup, saya memperoleh data dengan Validatas yang dapat di katagorikan A1 adalah Sbb:

1. Surat Dukungan dari Pabrikan (Produser) ada dan lengkap dengan Stempel Perusahaan dan di tanda tangani oleh Direktur PT Merpati Mahkota Sarana, Megusdyan Susanto per Tanggal 10 Pebruari di Jakarta (Jadi Tidak Benar alasan PPK KPU Jatim)

2. Surat Dokumen Pajak Valid (Tidak Benar alasan PPK KPU Jatim)

3. Dalam Verifikasi Faktual ke Lapangan:  CV Andhika Sakti yang beralamat di Jalan Jemursari 203 Blok C 15 Surabaya, adalah Valid dengan dasar : Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Nomor 090/125/436.9.14.1/2008 Tanggal 07 Oktober 2008, dan Buku Tanah yang diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional, No. 242 , atas nama : Andhika Setiawan (Direktur CV Andhika) yang menunjukan bahwa alamat tersebut  adalah di Jalan Jemur sari 203 Blok

C 15 Surabaya, serta Bukti Rekaman CCTV pada saat Verifikasi ke Lapangan, menunjukkan Bapak Jasmin selaku panitia lelang, jelas-jelas telah hadir dan atau telah memeriksa keberadaaan Kantor CV Andhikan Sakti  di Jalan Jemur Sari 203 Blok C No. 15, (Jadi alasan KKP tidak lah benar yang menyatakan CV Andhika alamatnya tidak ada)

4.Tentang Penawaran Harga tidak Layak : Alasan ini sangat mengada ada, karena sudah ada system yang mengatur hal tersebut.

5, Adanya model Voting dalam proses menggugurkan CV Andhika

6. Untuk Produk Lem, Pemenang diduga tidak di dukung oleh Produsen Lem

Jadi memang menurut saya, sangat patut di duga ada penyimpangan terhadap proyek ini karena proses pengguguran CV Andhika sangat tidak wajar, apalagi barangnya di dukung oleh produsen yang sama,