Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur pada TA 2007 mengadakan kegiatan Pengadaan Tanah unuk Pembangunan Terminal Angkutan Umum dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi (s.d. bulan Oktober) adalah sebesar Rp1.028.500.000,00.

Pengadaan/pembebasan tanah tersebut dipergunakan untuk Jalan Lingkar dan Terminal Angkutan Umum di Kecamatan Ciranjang. Berdasarkan DPA Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur TA 2007, luas lahan yang akan dibebaskan adalah seluas 9.800 m2, dan s.d. Oktober 2007 lahan yang sudah dibebaskan adalah seluas 10.285 m2. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Harga yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan Panitia Pengadaan Tanah disepakati harga per meter adalah Rp100.000,00/m2, sehingga realisasi pembayaran sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 13 Desember 2007 adalah sebesar Rp1.028.500.000,00 yang dibayarkan melalui SPM Nomor 1446/TU/2007 tanggal 2 Oktober 2007 dan SP2D Nomor 347/TU/2007 tanggal 8 Oktober 2007 kepada Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran mendistribusikan kepada masing-masing pemilik tanah secara tunai dengan bukti kwitansi dan Berita Acara Serah Terima tanggal 29 Oktober 2007.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatas 10.000 m2 harus dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, maka dibentuk Tim Panitia sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 590.05/Kep.145-Pem/2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Pembentukan Kembali Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen Belanja Pengadaan Tanah dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 14 Desember 2007, Surat Keputusan Bupati mengenai lokasi pembebasan tanah belum ada, sedangkan pengadaan/pembebasan tanah sudah dilaksanakan.

b. Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kepemilikan tanah mengungkapkan Luas tanah dalam bukti kepemilikan (sertifikat) dari pemilik tanah tidak sesuai dengan luas tanah dalam Surat Pelepasan Hak (SPH) dengan rincian :

Nama Pemilik       Kuasa                        Jumlah        Sertifikat          SPH

   (Rp)              No. / Luas         No./Luas

1. Adam dkk.           Adam Kadarusman    136.700.000  M 469/5.416       M 469/2.001

2. H R Sunarya       Een Sumiati                154.500.000   M 69/ 7.635        M 69/ 1.545

3. Ma'sum Drajat     Een Sumiati                    1.600.000   30/AJB/-/4.540  AJB 30/ 16

4. H Hasim              H M Anton Athoillah   735.700.000    M 68/ 30.405     M 68 / 7.357

Hasil pemeriksaan dokumen menunjukan bahwa kepada masing-masing pemilik tanah dibayarkan sesuai dengan SPH, sementara hasil konfirmasi dengan panitia pelaksanaan pengadaan tanah mengungkapkan bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut akan dibuat sesuai dengan SPH, tetapi masih menunggu proses pengadaan tanah selesai seluruhnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum :

a. Pasal 3

1) Ayat (1) bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara :

a) Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau

b) Pencabutan hak atas tanah.

2) Ayat (2) bahwa pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Pasal 4 ayat (3) bahwa apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubemur sesuai dengan kewenangannya.