Pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun telah mengadakan perikatan kontrak dengan penyedia jasa konsultan untuk melaksanakan beberapa pekerjaan jasa konsultansi. Hasil pemeriksaan dokumen atas Biaya Langsung Non Personil pada 51 paket kontrak konsultan perencanaan pada Dinas PU dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2007 diketahui bahwa Biaya Langsung Non Personil tersebut tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran sesungguhnya (at cost) sebesar Rp1.156.375.305,00. Seharusnya pada saat pihak konsultan menagih pembayaran, pihak Dinas PU dan Dinas Pendidikan meminta bukti-bukti pertanggungjawaban karena hanya atas pengeluaran sesungguhnya (at cost), biaya tersebut dapat dibayarkan. Biaya Langsung Non Personil yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban tersebut berupa Biaya Komputer, Biaya Pelaporan, Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Peralatan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan Nomor Tahun 2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa konsultansi (Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost)) pada huruf (II) point (1.a) yang menyatakan bahwa Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh Konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya/sesuai pengeluaran (at cost). Untuk pengeluaran-pengeluaran (at cost) meliputi : tiket penerbangan, kelebihan bagasi, bagasi yang tidak dibawa sendiri, temporary lodging, perjalanan domestik, perlengkapan kantor, biaya komunikasi, biaya komputer, pembelian peralatan kantor, perlengkapan khusus, meninggalkan tempat tugas, dokumen perjalanan, biaya perjalanan darat, relokasi, tunjangan penempatan, biaya fiskal, tunjangan harian, tunjangan perumahan, biaya sewa kantor, biaya sewa kendaraan roda dua & empat, biaya pelaporan.