APBD DKI dalam Masalah | bukabuka.info Anti Korupsi



APBD DKI dalam Masalah
Koresponden/mmf , 12 September 2008 , Propinsi : DKI Jakarta

Pemenuhan biaya operasional pemerintahan DKI Jakarta selama 8 bulan ini menjadikan pertanyaan publik. Bila APBD tahun 2008 hingga sekarang belum disahkan, termasuk pengesahan APBD Perubahan (P) hingga Agustus 2008 belum diketok, maka penggunaan uang dalam pemerintahan DKI Jakarta hingga bulan Agustus 2008 bisa masuk dalam kategori illegal. Pengesahan APBD P 2008 yang hingga sekarang masih terkatung-katung di tangan DPRD Jakarta benar-benar sangat memprihatinkan dan menjadi pertanyaan besar warga Jakarta termasuk para penggiat /good governance/ seperti Transparency International (TI) Indonesia. Bahkan ancaman Wapres awal Agustus lalu seolah membentur tembok birokrasi pembahasan anggaran. Sementara itu bagaimana proyek-proyek bisa berjalan sejak pertengahan Agustus 2008 bila APBN P belum disahkan? Salah satu contoh proyek normalisasi kali Krukut di Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, sejak akhir minggu lalu tiba-tiba proyek dikerjakan, jembatan diperpanjang setelah lebih dari setengah tahun proyek berhenti karena menunggu turunnya dana APBD 2008. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa keterlambatan pembahasan APBD P berlarut-larut hingga terlambat 8 bulan? Pengerjaan proyek normalisasi Kali Krukut, khususnya pekerjaan Jembatan di Pasar Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kemungkinan karena proyek telah disetujui dalam APBD 2008 dan tidak masuk dalam proyek yang harus menuggu APBD P disahkan. Juga kemungkinan pemenang tender memang sudah ditetapkan dan sepertinya memang hanya menunggu turunya dana APBD. Lalu darimana dasar hukum mulainya pengerjaan proyek tersebut bila memang dana belum bisa dicairkan. Apakah pihak pemborong dengan iktikad baiknya menalangi terlebih dahulu? Apakah pihak pemborong dengan iktikad baiknya berhutang material dan bayaran tukang terlebih dahulu? Atau bahkan proyek itu dikerjakan dengan metode swakelola sehingga diasumsikan tukang dan karyawan akan menerima gaji bulanan mereka? Bagaimana dengan proyek-proyek lain yang juga telah mulai dikerjakan, seperti proyek penertiban taman BMW di Jakarta Utara yang tentu menggunakan dana dari APBD DKI Jakarta? Terlepas dari hal-hal teknis PBJ yang telah diatur dalam Keppres 80/2003, lambatnya pengesahan APBD P tentu tidak bisa hanya disalahkan kepada pimpinan Komisi saja seperti keterangan Ketua DPRD DKI ketika melaporkan mengapa pembahasan APBD P terlambat setelah mendapat teguran dari Wapres dua minggu yang lalu. Lambatnya pengesahan APBD P dibaca publik sebagai kompleksitas perpolitikan anggaran di era Partai Politik sekarang ini? Hal ini amat berbeda dengan era Orde Baru dimana DPRD akan mengamini setiap usulan Eksekutif dan APBD sudah siap diatas meja di Bulan Maret atau April paling lambat. Meskipun demokrasi patut dijunjung dan DPRD memiliki hak budget atau pembahasan atas anggaran, akan tetapi molornya pengesahan APBD P hingga melewati 8 bulan sulit untuk dimengerti akal sehat. Apakah hal ini karena Anggota DPRD kapasitas analitik anggaran amat rendah? Atau karena rumitnya cara pembahasan karena Fauzi Bowo ketika naik jadi Gubernur DKI Jakarta didukung oleh 20 Partai Politik? Hal ini sulit untuk dikonfirmasi, kecuali akses public dibuka selebar-lebarnya. Jangan-jangan Anggota DPRD yang secara UU selain menjadi wakil rakyat juga mewakili Partai Politik saling berebut proyek karena merasa memiliki andil dalam pilgub tahun 2007 lalu. Mengingat hajat hidup orang banyak tidak boleh dikorbankan dengan alas an apapun pembahasan APBD P di DPRD DKI Jakarta patut mendapat perhatian, pengawasan dan evaluasi. TI Indonesia merasa amat prihatin dan menyayangkan kelambanan DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan APBD P dan mendesak: 1. Mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan pembahasan APBD P 2008. Percepatan ini diperlukan agar APBD P dapat segera dicairkan dan pembangunan dapat dipercepat. 2. DPRD DKI Jakarta segera memberikan penjelasan kepada public mengapa pembahasan APBD P yang telah molor lewat dari 8 bulan. Bahkan target yang disepakati Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk menyelesaikan APBD P 2008 pada 29 Agustus, tidak bisa dipenuhi mereka. 3. DPRD DKI Jakarta segera mengevaluasi apakah keterlambatan ini dikarenakan rendahnya kapasitas analisis anggaran Anggota DPRD, atau kepemimpinan yang lemah atau kentalnya KKN dalam pembahasannya. Selanjutanya perlu adanya penerapan reward and punishment kepada mereka yang sengaja melakukan hambatan dan pelanggaran. 4. DPRD DKI Jakarta agar membuka akses public dalam pembahasan APBD P sehingga sebagai rakyat yang akan menerima manfaat anggaran pembangunan yang sesungguhnya berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat dan bagi hasil dari Pusat bisa memastikan haknya terpenuhi 5. Seiring dengan persetujuan DPR RI yang mengijinkan KPK untuk turut dalam pembahasan APBN, mendesak agar KPK masuk dan turut dalam pembahasan APBD P DKI Jakarta. Hal ini patut mendapat penekakan mengingat korupsi didapati telah terjadi sejak di tahap perencanaan, seperti pada tahap pembahasan di DPRD DKI kali ini. 6. KPK agar segera menurunkan tim penyelidiknya untuk mengetahui duduk persoalan dan mencari tahu apakah ada unsure tindak pidana korupsi pada molornya pembahasan APBD P DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta. Jakarta 29 Agustus 2008 Transparency International Indonesia _Rizal Malik_ Sekretaris Jenderal (admin) SUMBER: www.ti.or.id


Baca Komentar ( 4 komentar)	Kirim Komentar
back

Baca Juga Propinsi : DKI Jakarta

Ringkasan Hasil Pemeriksaan Pendapatan Daerah atas Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta 2006 , Koresponden , 21 June 2008

18,9 MILYAR UNTUK TALKSHOW INTERAKTIF RADIO DALAM APBD PROV. DKI JAKARTA TA-2009 DIINDIKASI PENUH KORUPSI DAN MANIPULASI , koresponden-11 , 17 February 2010


Pencarian :