Proses pembangunan harus dijalankan berdasarkan prinsip  Anggaran yakni “Tepat Sasaran, Efisien dan Ekonomis”.  Dari hasil analisa terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2003-2005 ditemukan beberapa perencanaan yang tidak matang, terburu-buru, tidak proporsional, ekonomi biaya tinggi, dan tidak taat aturan terlalu sering dimunculkan oleh kalangan birokrat di sana. penyimpangan ini sebenarnya sudah dimulai dari tahap perencanaan yang keliru.

                Berkaitkan dengan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bhw “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara…”.

Maka saya perlu melaporkan dugaan-dugaan korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh :

N a m a                           :  Mathias Malaka, SH, MTp.

A l a m a t                      :  Desa Sifnana, Kec.Tanimbar Selatan, Kab. MTB.

Jabatan Sekarang       :  Setda Kab. MTB,

Jabatan terdahulu       :  - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan   Daerah (BAPPEDA) Kab. MTB.

                                                      Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kab. MTB.

 
Bahwa berdasarkan hasil analisa dan ‘investigasi’, ditemukan :

1. Beberapa proyek non-fisik yang diswakelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diduga sarat Mark Up dan merugikan keuangan Negara, yakni Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota

(3 tahun anggaran berturut-turut):

- Saumlaki dan Larat, Lokasi Kecamatan Tanimbar Selatan, Tanimbar Utara pada APBD Kab. MTB Tahun Anggaran 2003 senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

- Tepa dan Wonreli, Lokasi Kecamatan Kisar, Babar pada APBD Kab. MTB Tahun Anggaran 2004 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

- Serwaru dan Tiakur, Lokasi Kecamatan Leti, Moa pada APBD Kab. MTB Tahun Anggaran 2005 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Hasil ‘Investigasi’ :

- Bahwa kerjasama yang dilakukan antara BAPPEDA Kabupaten Maluku Tenggara antara Institut Teknologi Bandung (ITB), ternyata menurut penjelasan dari pihak ITB bahwa pada umumnya jasa penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan (Populasi penduduk s/d 100.000. jiwa), maksimal dikenakan biaya jasa konsultan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga keuangan daerah diduga dirugikan senilai : Rp.500.000.000.- x 3 tahun anggaran = Rp.1.500.000.000,-  (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Kegiatan dengan anggaran sebesar ini patut dipertanyakan relevansi dan manfaat kepada pembangunan kecamatan tersebut, manfaat dari data tersebut tidak jelas (misalnya Tiakur, adalah suatu lokasi yang masih ‘kosong’), akibatnya terjadi pemborosan uang rakyat secara besar-besaran.

2. Pembinaan dan Pemantauan Bantuan PKPS - BBM  senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) APBD Kabupaten MTB tahun anggaran 2005.

Hasil Investigasi :

- Bahwa PKPS-BBM, yang merupakan bantuan pemerintah pusat terhadap Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam bentuk pembangunan fisik kepada desa-desa, merupakan fungsi dan tupoksi dari Dinas Kimpraswil, dan pada pelaksanaannya Dinas Kimpraswil inilah yang menjalankan dan mengawasi proses teknis dan penyalurannya, bukan wewenang dari BAPPEDA sebagai badan perencanaan secara umum.

- Dari hasil cross check dengan Pemimpin Kegiatan PKPS BBM Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sdr. Freddy Metekohy, BE,  bahwa pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pemantauan sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Kimpraswil.

3. Dugaan praktek KKN yang melanggar KEPRES No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

- Bahwa sehubungan dengan Pengumuman Pelelangan Umum Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat cq. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) dengan nomor: 03/PAN-DAK-DAU/MTB/VI/2007,    -

tanggal 05 Juni 2007, yang diumumkan pada Media Indonesia edisi Selasa, tanggal 05 Juni 2007, terkesan bernuansa KKN dengan melawan KEPRES nomor  80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, karena Hasil “investigasi” ke kantor Dinas Kimpraswil tanggal 11 Juni 2007, dijawab dengan lugas bahwa ‘Pendaftaran telah ditutup’, dan diduga sebagian dari total pekerjaan yang dilelangkan, TELAH DIKERJAKAN oleh Kontraktor tertentu.

- Dari 15 pekerjaan yang dilelangkan, dengan total biaya ± 25 milyar rupiah, diduga beberapa diantaranya sudah/sementara dikerjakan oleh kontraktor yang monopolistic, sebagai berikut :

- Pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Sp. Ilngei – Batu Putih (ket. pada nomenklatur APBD ditambahkan: 7 KM), lokasi: Kecamatan Wermaktian, dengan perkiraan biaya Rp.4.235.000.000.- dikerjakan oleh PT.Icla Persada (Grup), Direktur: Agustinus Thiodorus.

- Pembangunan Jembatan Batmetan II, bentang 20 M’, Lokasi: Kecamatan Wermaktian (pada Ruas Jalan Sp. Ilngei – Batu Putih) dengan perkiraan biaya Rp.1.440.000.000,- dikerjakan oleh PT. Icla Persada (Grup), Direktur: Agustinus Thiodorus.

- Pembangunan Pasar Saumlaki tahap 1, Lokasi: Saumlaki dengan perkiraan biaya Rp.1.992.800.000,- dikerjakan oleh CV. Evanof, Direktur : Sdr. Afaratu alias Fata (Kakak Ipar Agus Thiodorus)

- Pemeliharaan berkala Jalan Wonreli – Lebelau, Lokasi: Kecamatan Pp.Terselatan, dengan perkiraan biaya Rp.1.344.200.000,- dikerjakan oleh PT. Icla Persada (Grup), Direktur:  Agustinus Thiodorus.

- Peningkatan Jalan Nuwewang-Tutuwaru, Lokasi: Serwaru, kecamatan Leti, dengan perkiraan biaya Rp.1.100.000.000,-, dikerjakan PT… (?) direktur : Semi Thiodorus (kakak kandung Agustinus Thiodorus).

- 10 (sepuluh) paket pekerjaan lainnya, juga diduga telah dikerjakan/dimenangkan oleh kontraktor-kontraktor yang menjadi kroni dari Sdr. Mathias Malaka.

Saudara Mathias Malaka,SH,MTp, sebagai Pejabat Daerah seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat, ternyata dalam prakteknya menggunakan cara-cara tidak terpuji, yang menipu rakyat dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pekerjaan yang dilakukan tanpa tender/Fiktif sudah dipastikan akan merugikan Keuangan Negara milyaran bahkan puluhan milyar rupiah.