BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Pendapatan Pajak Reklame TA 2006 yang merupakan segmen APBD TA 2006. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Semester II TA 2006 dan Laporan Hasil Pemeriksaannya telah diterbitkan dengan LHP Nomor 16/LHP/XIV.3-XIV.3.2/11/2006 tanggal 1 November 2006.

Hasil pemeriksaan atas Pendapatan Pajak Reklame mencakup 6 (enam) temuan yang merupakan penyimpangan TA 2006 (s.d Agustus) sebesar Rp10.844.927.917,50 atau 16,97% dari Realisasi Anggaran Belanja yang diperiksa sebesar Rp63.923.955.103,00 terdiri dari kekurangan penerimaan sebesar Rp2.035.650.717,50 dan uang yang kurang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp8.809.277.200,00.

Adapun temuan-temuan tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Tarif kelas jalan tidak sesuai ketentuan sehingga penetapan pokok Pajak Reklame pada 8 (delapan) Suku Dinas Pendapatan Jakarta Kurang sebesar Rp791.583.140,00, yang disebabkan oleh Program yang dibangun pada Sistem Informasi Manajemen Reklame(SIM- R) yang dipakai dalam proses penetapan pajak reklame belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku, Kepala Sudin dan Seksi Penetapan dan Seksi P3D pada delapan wilayah Sudin Pendapatan dalam melakukan perhitungan atas pajak reklame yang dipungut tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, dan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan reklame yang berada dalam tanggungjawab secara optimal dan lamanya jangka waktu proses penerbitan perizinan penyelenggaraan reklame yang lama melibatkan instansi terkait yaitu Dinas Tata Kota dan P2B sehingga SKPD terlambat diterbitkan.

Atas hal tersebut Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.52 Tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Kepala Dipenda No. 698 Tahun 2007 dan menerbitkan pembetulan SKPD sebesar Rp643.507.005,00.

2. Penetapan pokok pajak reklame atas ketinggian kurang sebesar Rp425.512.187,50, yang terjadi karena Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun Program Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIM-R) untuk proses penetapan pajak reklame belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku, Seksi Penetapan dan Seksi P3D pada sembilan wilayah Suku Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan perhitungan atas pajak reklame yang dipungut tidak mengikuti ketentuan/aturan yang berlaku dan Kepala Suku Dinas Pendapatan pada empat wilayah DKI Jakarta tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan reklame yang berada dalam tanggungjawabnya secara optimal.

Atas hal tersebut Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.52 Tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan Surat teguran Kadipenda No.1315/1-723.56 tanggal 12 Maret 2007, menerbitkan Instruksi Kadipenda No.697 Tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007 dan Surat teguran tertulis para Kasudin kepada para seksi P3D serta menerbitkan SKPD sebesar Rp425.512.187,50.

3. Kesalahan dalam perhitungan pokok pajak menimbulkan kekurangan penetapan sebesar Rp196.087.500,00, yang terjadi karena Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun Program Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIM-R) untuk proses penetapan pajak reklame belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku, Seksi Penetapan dan Seksi P3D pada enam wilayah Suku Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan perhitungan atas pajak reklame yang dipungut tidak mengikuti ketentuan/aturan yang berlaku dan Kepala Suku Dinas Pendapatan pada empat wilayah DKI Jakarta tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan reklame yang berada dalam tanggungjawabnya secara optimal serta wajib pajak tidak melaporkan data/ukuranreklame sesuai dengan yang terpasang. Atas hal tersebut Gubenur DKI Jakarta telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.52 tahun 2007, dan menerbitkan Surat teguran Kadipenda No.1312/-1.723.516 tanggal 12 Maret 2007 serta menerbitkan Instruksi Kadipenda No.596 tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007 dan Surat teguran tertulis para Kasudin kepada para seksi penetapan serta telah menerbitkan pembetulan SKPD sebesar Rp196.087.500,00 dan sebesar Rp294.131.250,00 merupakan pajak reklame yang dibebaskan karena adanya imbalan atas pembangunan Jalan Penyebrangan Orang (JPO) sesuai dengan Surat Gubernur DKI Jakarta No.1.023/-1.8112 tanggal 9 Mei 1997 tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Jalan Penyebrangan Orang di Jalan Thamrin dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.554 tahun 2005 tentang Pemberian Pembebasan Pungutan Pajak Reklame kepada PT. Nindotama Kharisma sebagai imbalan atas Pembangunan JPO.

4. Kekurangan ukuran reklame dalam penetapan pokok pajak reklame sebesar Rp622.467.890,00, yang terjadi karena Para Kepala Seksi Pemeriksaan Pendapatan Daerah pada lima wilayah Sudipenda DKI Jakarta kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban objek dan subjek pajak, Kepala Suku Dinas Pendapatan DKI Jakarta pada lima wilayah tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan reklame yang berada dalam tanggungjawabnya secara optimal dan Wajib Pajak tidak melaporkan data/ukuran reklame sesuai dengan yang terpasang. Atas hal tersebut Gubenur DKI Jakarta telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Instruksi Gubernur No.52 tahun 2007 dan Surat teguran Kadipenda No.1311/1.723.516 tanggal 12 Maret 2007 dan menerbitkan pembetulan SKPD sebesar Rp622.467.890,00 serta dengan

menerbitkan Instruksi Kadipenda No.695 tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007 dan Surat teguran dari para Kepala Suku Dinas kepada Seksi Pemeriksaan pada lima wilayah.

5. Reklame yang telah habis masa izinnya tahun 2006 sebesar Rp7.339.276.800,00 masih terpasang belum dilakukan pembongkaran, yang terjadi karena Kepala Suku Dinas Pendapatan pada sembilan wilayah belum sepenuhnya melakukan pengendalian atas penyelenggaraan reklame secara optimal, Subdis P2D dan Seksi Pemeriksaan pada sembilan wilayah Sudipenda DKI Jakarta tidak segera melakukan kegiatan penertiban reklame terpasang secara optimal serta tidak melakukan tindakan tegas berupa pembongkaran terhadap papan reklame yang telah habis masa izinnya dan belum memperpanjang namun masih terpasang dan Dinas Penadapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mengenakan Biaya jaminan bongkar kepada wajib pajak belum mengacu pada ketentuan yang berlaku. Atas hal tersebut Gubenur DKI Jakarta telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Instruksi Gubernur No.52 tahun 2007 dan menerbitkan Surat teguran Kadipenda No.1313/1.723.516 tanggal 12 Maret 2007.